Haram Memilih Pemimpin Sekular

Kajian Sore 2 Haram Memilih Pemimpin Sekular

Fauzan al Banjari

Disampaikan pada kajian buka puasa sunnah bersama

Musholla FTSP UII, Kamis, 18 Juni 2009

Pengertian Sekularisme

Sekularisme (secularism) secara etimologis menurut Larry E. Shiner berasal dari bahasa Latin saeculum yang aslinya berarti “zaman sekarang ini” (the present age). Kemudian dalam perspektif religius saeculum dapat mempunyai makna netral, yaitu “sepanjang waktu yang tak terukur” dan dapat pula mempunyai makna negatif yaitu “dunia ini”, yang dikuasai oleh setan (Shinner, 1974).

Pada abad ke-19, tepatnya tahun 1864 M, George Jacob Holyoke (penganjur istilah pertama sekularisme) menggunakan istilah sekularisme dalam arti filsafat praktis untuk manusia yang menafsirkan dan mengorganisir kehidupan tanpa bersumber dari supernatural (Waterhouse, 1921).  Dia mengatakan sekularime sebagai paham yang menolak eksistensi tatanan sakral dan agnostisisme intelektual (C.J. Holyoake, 1896).

Setelah itu, pengertian sekularisme secara terminologis mengacu kepada doktrin atau praktik yang menafikan peran agama dalam fungsi-fungsi negara. Dalam Webster Dictionary sekularisme didefinisikan sebagai : “A system of doctrines and practices that rejects any form of religious faith and worship” (Sebuah sistem doktrin dan praktik yang menolak bentuk apa pun dari keimanan dan upacara ritual keagamaan) Atau sebagai :“The belief that religion and ecclesiastical affairs should not enter into the function of the state especially into public education.” (Sebuah kepercayaan bahwa agama dan ajaran-ajaran gereja tidak boleh memasuki fungsi negara, khususnya dalam pendidikan publik).

Jadi, makna sekularisme, secara terminologis, adalah paham pemisahan agama dari kehidupan (fashlud din ‘an al hayah), yakni pemisahan agama dari segala aspek kehidupan, yang dengan sendirinya akan melahirkan pemisahan agama dari negara dan politik (An Nabahani, 1953; Al Khalidi, 1980). Secara sosio-historis, sekularisme lahir di Eropa, bukan di Dunia Islam, sebagai kompromi antara dua pemikiran ekstrem yang kontradiktif , yaitu:

Pertama, pemikiran tokoh-tokoh gereja dan raja di Eropa sepanjang Abad Pertengahan (abad V-XV M) yang mengharuskan segala urusan kehidupan tunduk menurut ketentuan agama (Katolik). Mulai dari urusan keluarga, ekonomi, politik, sosial, seni, hingga teologi dan ilmu pengetahuan, harus mengikuti kekuatan para gerejawan Katolik.

Kedua, pemikiran sebagian pemikir dan filsuf –misalnya Machiaveli (w.1527 M) dan Michael Mountaigne (w. 1592 M)– yang mengingkari keberadaan Tuhan atau menolak hegemoni agama dan gereja Katolik.

Jalan tengah dari keduanya ialah, agama tetap diakui, tapi tidak boleh turut campur dalam pengaturan urusan masyarakat (Al Qashash, 1995). Jadi, agama tetap diakui eksistensinya, tidak dinafikan, hanya saja perannya dibatasi pada urusan privat saja, yakni interaksi antara manusia dan Tuhannya (seperti aqidah, ibadah ritual, dan akhlak). Tapi agama tidak mengatur urusan publik, yakni interaksi antara manusia dengan manusia lainnya, seperti politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya (an Nabhani, 1953).

Sekularisme Adalah Mabda Kufur.

Secara ideologis (mabda), sekularisme merupakan aqidah (ide dasar), yaitu pemikiran menyeluruh (fikrah kulliyah) mengenai alam semesta, manusia, dan kehidupan. Sekularisme juga merupakan qiyadah fikriyah bagi peradaban Barat, yaitu ide dasar yang menentukan arah dan pandangan hidup (worldview / weltanschauung) bagi manusia dalam hidupnya. Sekularisme juga merupakan qa’idah fikriyah, yakni sebagai basis pemikiran yang menjadi landasan bagi ide-ide cabangnya.

Dalam kedudukannya sebagai qa’idah fikriyah ini, sekularisme menempati posisinya sebagai basis bagi ideologi kapitalisme, sebab sekularisme adalah asas filosofis yang menjadi induk bagi lahirnya berbagai pemikiran dalam ideologi kapitalisme (peradaban Barat), seperti demokrasi (sebagai sistem pemerintahan), kapitalisme (sebagai sistem ekonomi), liberalisme, dan sebagainya (Shalih, 1988; Athiyat, 1996).

Sebagai qaidah fikriyah, kemunculan demokrasi dan sistem ekonomi kapitalisme akan dapat dilacak kelahirannya dari sekularisme. Ketika agama sudah dipisahkan dari kehidupan, berarti agama dianggap tak punya otoritas lagi untuk mengatur kehidupan. Jika demikian, maka manusia itu sendirilah yang mengatur hidupnya, bukan agama. Dari sinilah lahir demokrasi, yang menjadikan manusia mempunyai wewenang untuk membuat aturan hidupnya sendiri. Dengan perkataan lain, demokrasi menjadikan rakyat sebagai source of power (sumber kekuasaan, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif), sekaligus sebagai source of legislation (sumber penetapan hukum) (an Nabhani, 1953).

Demokrasi ini, selanjutnya membutuhkan prasyarat kebebasan. Sebab tanpa kebebasan, rakyat tidak dapat mengekspresikan kehendaknya dengan sempurna, baik ketika rakyat berfungsi sebagai sumber kekuasaan, maupun sebagai pemilik kedaulatan. Kebebasan ini dapat terwujud dalam kebebasan beragama (hurriyah al-aqidah), kebebasan berpendapat (hurriyah al-ar`y), kebebasan berperilaku (al-hurriyah asy-syakhshiyyah), dan kebebasan kepemilikan (hurriyah at-tamalluk). Dari kebebasan kepemilikan inilah, pada gilirannya, lahir sistem ekonomi kapitalisme (Zallum, 1990).

Sekularisme Bertentangan Dengan Islam

Sekularisme bertentangan dengan Islam ditinjau dari hal-hal berikut (al Jawi, 2004):

1.    Sekularisme Adalah Ide Kufur

Sekularisme adalah ide kufur yang tidak didasarkan pada apa yang diturunkan Allah. Segala sesuatu pemikiran tentang kehidupan yang tidak didasarkan pada apa yang diturunkan Allah adalah kufur dan thaghut yang harus diingkari dan dihancurkan. Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelum kamu ? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari thaghut itu…”: (QS An Nisaa [4] : 60).

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisaa  [4]: 65)

2.    Sekularisme Bertentangan dengan Khilafah

Sekularisme jika diyakini dan diterapkan, akan dapat menghancurkan konsep Islam yang agung, yaitu Khilafah. Jadi sekularisme bertentangan dengan Khilafah. Sebab sekularisme melahirkan pemisahan agama dari politik dan negara. Ujungnya, agama hanya mengatur secuil aspek kehidupan, dan tidak mengatur segala aspek kehidupan. Padahal Islam mewajibkan penerapan Syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan, seperti aspek pemerintahan, ekonomi, hubungan internasional, muamalah dalam negeri, dan peradilan. Tak ada pemisahan agama dari kehidupan dan negara dalam Islam. Karenanya wajarlah bila dalam Islam ada kewajiban mendirikan negara Khilafah Islamiyah. Sabda Rasulullah SAW :

وَمَنْ مَا تَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَةً

“…dan barangsiapa mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat (kepada Khalifah) maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah.” (HR. Muslim).

Dari dalil yang seperti inilah, para imam mewajibkan eksistensi Khilafah. Abdurrahman Al Jaziri telah berkata :

“Para imam (Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i, dan Ahmad) –rahimahumulah— telah sepakat bahwa Imamah (Khilafah) adalah fardhu, dan bahwa tidak boleh tidak kaum muslimin harus mempunyai seorang Imam (Khalifah)…”

Maka, sekularisme jelas bertentangan dengan Khilafah. Siapa saja yang menganut sekularisme, pasti akan bersemangat untuk menghancurkan Khilafah. Jika sekularisme ini dianut oleh orang Islam, maka berarti dia telah memakai cara pandang musuh yang akan menyesatkannya. Inilah bunuh diri ideologis paling mengerikan yang banyak menimpa umat Islam sekarang.

Padahal, Rasulullah SAW sebenarnya telah mewanti-wanti agar tidak terjadi pemisahan kekuasaan dari Islam, atau keruntuhan Khilafah itu sendiri. Sabda Rasulullah :

“Ingatlah ! Sesungguhnya Al Kitab (Al Qur`an) dan kekuasaan akan berpisah. Maka (jika hal itu terjadi) janganlah kalian berpisah dengan Al Qur`an !” (HR. Ath Thabrani).

Sabda Rasulullah SAW :

“Sungguh akan terurai simpul-simpul Islam satu demi satu. Maka setiap kali satu simpul terurai, orang-orang akan bergelantungan dengan simpul yang berikutnya (yang tersisa). Simpul yang pertama kali terurai adalah pemerintahan/kekuasaan. Sedang yang paling akhir adalah shalat.” (HR. Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al Hakim).

3.    Umat Islam menyerupai kaum kafir (tasyabbuh bi al kuffar).

Sekularisme mungkin saja dapat diterima dengan mudah oleh seorang beragama Kristen, sebab agama Kristen memang bukan merupakan sebuah sistem kehidupan (system of life). Perjanjian Baru sendiri memisahkan kehidupan dalam dua kategori, yaitu kehidupan untuk Tuhan (agama), dan kehidupan untuk Kaisar (negara). Disebutkan dalam Injil :

“Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan” (Matius 22 : 21).

Dengan demikian, seorang Kristen akan dapat menerima dengan penuh keikhlasan paham sekularisme tanpa hambatan apa pun, sebab hal itu memang sesuai dengan norma ajaran Kristen itu sendiri. Apalagi, orang Barat –khususnya orang Kristen– juga mempunyai argumen rasional untuk mengutamakan pemerintahan sekular (secular regime) daripada pemerintahan berlandaskan agama (religious regime), sebab pengalaman mereka menerapkan religious regimes telah melahirkan berbagai dampak buruk, seperti kemandegan pemikiran dan ilmu pengetahuan, permusuhan terhadap para ilmuwan seperti Copernicus dan Galileo Galilei, dominasi absolut gereja Katolik (Paus) atas kekuasaan raja-raja Eropa, pengucilan anggota gereja yang dianggap sesat (excommunication), adanya surat pengampunan dosa (Afflatbriefen), dan lain-lain.

Namun bagi seorang muslim, sesungguhnya tak mungkin secara ideologis menerima sekularisme. Karena Islam memang tak mengenal pemisahan agama dari negara. Seorang muslim yang ikhlas menerima sekularisme, ibaratnya bagaikan menerima paham asing keyakinan orang kafir, seperti kehalalan daging babi atau kehalalan khamr. Maka dari itu, ketika Khilafah dihancurkan, dan kemudian umat Islam menerima penerapan sekularisme dalam kehidupannya, berarti mereka telah terjatuh dalam dosa besar karena telah menyerupai orang kafir (tasyabbuh bi al kuffar).

Sabda Rasulullah SAW:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia adalah bagian dari kaum tersebut” (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah mengatakan dalam syarahnya mengenai hadits ini :

“Hadits tersebut paling sedikit mengandung tuntutan keharaman menyerupai (tasyabbuh) kepada orang kafir, walaupun zhahir dari hadits tersebut menetapkan kufurnya bertasyabbuh dengan mereka…”

Dengan demikian, pada umat Islam menerapkan sekularisme dalam pemerintahannya, maka mereka berarti telah terjerumus dalam dosa karena telah menyerupai orang Kristen yang memisahkan urusan agama dari negara (Nauzhu billah min dzalik !)

Dari seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa sekularime wajib ditolak oleh kaum muslimin, karena sekularisme bertentangan dengan Islam. Sekularisme adalah ide kufur yang wajib dihancurkan oleh kaum muslimin. Sekulerisme adalah thaghut yang kita telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut itu. Sekulerisme wajib dihapuskan dari muka bumi, dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Kewajiban Memilih Pemimpin Pelaksana Syari’at

Allah SWT mewajibkan setiap muslim, sebagai konsekuensi imannya kepada Allah, untuk taat kepada syariatNya dan mengatur setiap aspek kehidupan pribadi, masyarakat dan negara dengan syariat-Nya tersebut. Pelaksanaan syariat oleh individu muslim, seperti menyangkut ibadah (shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya), makanan-minuman, pakaian, akhlaq; begitu juga pelaksanaan syariat oleh kelompok masyarakat bisa dilakukan saat ini juga. Sementara pelaksanaan syariat dalam aspek politik, sosial, ekonomi dan pendidikan hanya mungkin dilakukan oleh negara. Disinilah arti penting dan wajibnya  keberadaan sebuah negara untuk menyukseskan pelaksanaan syariat Islam, termasuk untuk menyempurnakan pelaksanaan syariat oleh individu maupun kelompok. Tanpa dukungan negara, pelaksanaan syariat oleh individu dan kelompok akan terhambat, apalagi bila negara justru menjadi pihak yang menentang. Bila kesempurnaan kewajiban pelaksanaan syariat hanya mungkin diwujudkan dengan adanya negara maka keberadaan negara menjadi wajib pula, sesuai dengan kaidah syara’:

ماَ لاَ يَتِمُّ اْلوَاجِبُ إِلَى بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Tidak sempurna sebuah  kewajiban tanpa sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib pula.”

Negara tidak mungkin ada tanpa kepala negara, maka Islam mewajibkan untuk  mengangkat kepala negara  yang akan memimpin negara bagi pelaksanaan syariat Islam itu sebagaimana pernah diwujudkan oleh umat Islam di masa lalu sejak Rasulullah hingga runtuhnya daulah khilafah Ustmani tahun 1924.  Setelah itu, umat Islam tidak lagi dipimpin oleh seorang khalifah. Umat Islam terpecah dalam lebih dari 50 negara yang dipimpin oleh kepala negara yang tidak seutuhnya melaksanakan syariat Islam.

Dalam al-Quran surah an Nisa ayat 59, Allah memerintahkan untuk taat kepada Ulil Amri. Ayat itu juga menegaskan bahwa adanya waliyul amri ini tidak lain adalah demi  tegaknya syariat Islam karena perintah taat kepada ulil amri  mengiringi perintah taat kepada Allah dan RasulNya. Karenanya, mewujudkan waliyul amri yang menegakkan syariat Islam adalah wajib.  Sebaliknya, mewujudkan waliyul amri yang  menghalangi tegaknya syariat Islam atau  justru menegakkan hukum sekular berarti  keberadaannya itu membawa masyarakat dan negara untuk  maksiyat, bukan taat kepada Allah dan Rasulnya. Bila taat kepada Allah dan Rasulnya wajib, maka maksiyat kepada-Nya adalah haram.

Kerahmatan (syariat) Islam sebagaimana dijanjikan oleh Allah hanya mungkin bila syariat Islam dilaksanakan secara utuh, menyeluruh dan konsisten. Kepala negara yang taat memimpin negara dan masyarakat melaksanakan syariat Islam dengan penuh taat pula. Ia akan mendorong setiap muslim untuk tekun  beribadah, menjaga makanan dan minuman halal selalu, menutup aurat dan berakhlaq mulia serta bermuamalah secara Islami. Dengan syariat, ia akan memimpin negara untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermoral tinggi, aman, damai, sejahtera; menyediakan  pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur transportasi dan  komunikasi, air dan  listrik kepada masyarakat  dengan sebaik-baiknya melalui aparat birokrasi pemerintah yang bertindak jujur, sungguh-sungguh dan amanah sehingga apa yang disebut good governance dan clean government benar-benar dapat diwujudkan. Disamping itu, dengan syariat pula kepala negara menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat. Ia dengan tegas melarang pornografi dan perjudian; menghukum setimpal para koruptor dan para penjahat lain; mengatasi kemiskinan dengan menumbuhkan ekonomi, menggiatkan sektor usaha dan investasi sehingga  lapangan kerja terbuka, melarang penimbunan uang dan praktek ribawi dalam segala jenisnya agar uang terus berputar dan ekonomi juga terus tumbuh.

Haramnya Memilih Pemimpin Sekular

Telah kami jelaskan diatas tentang kebathilan aqidah sekular, sesungguhnya hal-hal tersebut saja sudah cukup bagi kita untuk menjadi dalil dalam menolak pemimpin yang beraqidah sekular. Namun demikian, kami tambahkan disini untuk memperkuat hujjah tentang keharaman memilih dan memperjuangkan pemimpin sekular didasarkan pada hal-hal berikut:

1. Larangan untuk memiliki aqidah sekular.

Seorang Mukmin dilarang memiliki aqidah sekular, yaitu hanya menerima Islam sebagian-sebagian (dalam persoalan individu) saja dari hukum-hukum yang telah Allah turunkan di dalam al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain? tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.” (al-Baqarah [2]: 85).

2. Larangan diterapkannya sistem pemerintahan (hukum) kufur.

Dimanapun di muka bumi Allah ini dilarang untuk diterapkannya sistem hukum kufur. Hal ini dengan secara tegas telah dilarang melalui firman-Nya:

أَفَغَيْرَ دِينِ اللهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

Apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah-lah mereka dikembalikan. (QS Ali Imran [3]: 83).

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan (perkara) menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (QS Al Maaidah [5] : 44)

3. Larangan tolong menolong dalam kekufuran dan kemaksyiatan.

Memberikan kepemimpinan terhadap orang-orang yang akan melakukan kemaksyiatan dan kekufuran adalah bentuk tolong-menolong yang sangat diharamkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلاَ تَعَاوَنوُا عَلَى اْلإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ اْلعِقَابِ

“dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Al-Maidah [5]: 2)

4. Larangan menjadi washilah dalam perkara yang menghantarkan kepada yang haram.

Terpilihanya pemimpin sekular, akan mengakibatkan tetap langgengnya sistem pemerintahan sekular. Sistem pemerintahan sekular adalah sistem pemerintah yang telah nyata kekufurannya dan haram untuk diambil apalagi diterapkan. Apabila kaum muslim mengambil hak pilihnya dengan memilih pemimpin sekular maka ia jelas telah menjadi washilah (perantara) dari suatu kekufuran dan hal tersebut adalah keharaman yang nyata. Sebagaimana kaidah syara:

اَلْوَسِيْلَةُ اِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ

Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan kepada perbuatan haram adalah juga haram

5. Larangan dipimpin oleh orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan kepercayaan  (bithânah) dan memuluskan jalan dikuasainya kaum muslim oleh kaum kafir.

Ideologi (mabda) sekularisme akan membuka lebar-lebar pintu bagi kaum kafir untuk terus menguasai kaum muslim. Hal ini disebabkan karena ideologi ini memang mengharuskan diterapkan berbagai peraturan dan perundang-udangan yang memungkinkan hal tersebut. Allah SWT, telah melarang kita kaum muslim untuk dipimpin dan dikuasai oleh kaum kafir dan menjadikan mereka kawan kepercayaan.

وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang Mukmin. (QS an-Nisa’ [4]: 141).

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ

Janganlah orang-orang Mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi kawan/pelindung dengan meninggalkan orang-orang Mukmin.” (QS Ali Imran [3]: 28).

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْكَفِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ  أَتُرِيْدُونَ أَن تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنًا مُبِيْنًا

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai kawan/pelindung dengan meninggalkan orang-orang Mukmin. Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksa kalian)? (QS an-Nisa’ [4]: 144).

Wallahu’alam bishowab,

Ya Allah, saksikanlah kami telah sampaikan.

Daftar Pustaka:

  1. Al-Qur’an dan As Sunnah
  2. Abdul Qadim Zallum, Ad-Dimuqrathiyah Nizham Kufr, 1990.
  3. Ahmad Athiyat, “Ar Ra`sumaliyah Mabda`” Ath Thariq : Dirasah Fikriyah fi Kayfiyah Al Amal li Taghyir Waqi’ Al Ummah wa Inhadhiha, (Beirut : Darul Bayariq, 1996), hal.91-94.
  4. Ahmad Al Qashash, Bab II “Falsafah Ah Nahdhah”, Usus An Nahdhah Ar Rasyidah, (Beirut : Darul Ummah, 1995).
  5. Hafizh Shalih, “Al Aqidah wa Al Qa’idah Al Fikriyah”, An Nahdhah, (Beirut : Dar An Nahdhah Al Islamiyah, 1988), hal. 64-88.
  6. Larry E. Shinner, The Concept of Secularization in Empirical Research, dalam William M. Newman, The Social Meanings of Religion, (Chicago : Rand McNally College Publishing Company, 1974), hal. 304-324.
  7. Mahmud Abdul Majid Al Khalidi, Qawaid Nizham Al Hukm fi Al Islam, (Kuwait : Darul Buhuts Al Ilmiyah, 1980), hal. 73.
  8. Taqiyuddin An Nabhani, Nizham Al-Islam, 1953.
  9. Waterhouse, Eric S.,1924, Secularism”, Encyclopedia of Religion and Ethics, Vol. XI, (New York : Charles Sribner’s Sons Sons), hal. 347-350.
  10. Islam Vs Secularism, Al Jumuah, [The Friday Report], vol III, no. 10, (http://www.islaam.com.)

2 thoughts on “Haram Memilih Pemimpin Sekular

    • Di manapun kita pijakkan kaki kita disana wajib menerapkan hukum-hukum Allah… Karena seluruh dunia adalah milik Allah… selain itu hanya syari’at Islamlah yang akan mampu menyejahterakan seluruh umat manusia, itu janji Allah SWT. Setiap muslim sudah sepantasnya beriman terhadap hal ini dan berjuang untuk itu… begitulah pemahaman kami mas Jupri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s