SIKAP MUSLIM TERHADAP PEMILU

1 Rabi’ul Akhir1430 H

KHUTBAH JUM’AT

MASJID AS SA’ADAH YOGYAKARTA

Fauzan al-Banjari

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ba’da Tahmid, Syahadat, Sholawat, dan Seruan Taqwa

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah

Tidak lama lagi, Indonesia kembali akan menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2009. Pemilu kali ini, selain untuk memilih anggota legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat dan Daerah serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), juga memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan undang-undang dasar maupun undang-undang yang ada, anggota legislatif memiliki tiga fungsi pokok: (1) fungsi legislasi untuk membuat UUD dan UU; (2) fungsi melantik presiden/wakil presiden; (3) fungsi pengawasan atau koreksi dan kontrol terhadap pemerintah. Adapun Presiden secara umum bertugas untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar, menjalankan segal Undang-Undang dan peraturan yang telah dibuat.

Berdasarkan fakta ini, dalam pandangan syari’at pemilu di Indonesia dapat dipilah menjadi dua: Hukum Islam tentang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.

Pertama, pemilu legislatif pada dasarnya dapat disamakan dengan wakalah dalam Islam. dan nash-nash syari’at menunjukkan bahwa hukum asal dari wakalah adalah mubah, selama rukun-rukunnya sesuai dengan syari’at Islam. Rukun wakalah terdiri dari: (1) dua pihak yang berakad yaitu pihak yang mewakilan (muwakil) dan pihka yang mewaikili (wakil); (2) perkara yang diwakilkan atau amal yang akan dilakukan oleh wakil atas perintah muwakkil; (3) redaksi akad perwakilannya (shigat tawkil).

Jika semua rukun tersebut terpenuhi maka yang menentukan apakah wakalah itu islami atau tidak adalah amal atau kegiatan yang akan dilakukan oleh wakil tersebut.

Terkait dengan anggota legislatif, hukum wakalah terhadap ketiga fungsi pokoknya tentu berbeda.

Berkaitan dengan fungsinya yang pertama yaitu legislasi, setiap Muslim yang mengimani Allah SWT wajib menaati syariah Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah; baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Allah SWT berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

“Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah.” (QS.Yusuf [12]: 40).

Allah SWT juga menyatakan bahwa konsekuensi iman adalah taat pada syaria’h-Nya.

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (QS. an-Nisa [4]: 65)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. (QS. Al Ahzab[33]: 36).

Tidak boleh seorang Muslim mengharamkan apa yang telah Allah halalkan atau menghasilkan apa yang telah Allah haramkan.

اِتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ

Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah. (QS. at-Taubah [9]: 31)

Rasulullah bersabda tentang ayat ini, yang artinya: “Mereka memang tidak menyembah para alim dan para rahib mereka. Namun, jika para alim dan para rahib itu menghalalkan sesuatu, mereka pun mengharamkan sesuatu, mereka pun mengharamkannya.” (HR. At-Tirmidzi)

Karena itu, menetapkan atau mebuat hukum yang tidak bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah adalah perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam, bahkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyekutukan Allah SWT.

Dengan demikan, wakalah dalam fungsi legislasi yang akan menghasilkan hukum atau peraturan perundangan sekular adalah haram untuk dilakukan karena hal tersebut merupakan aktivitas yang bertentangan dengan akidah Islam.

Sedangkan, untuk fungsi kedua yaitu melantik Presiden dan wakilnya adalah juga haram, karena wakalah dalam hal ini akan menjadi sarana untuk melaksanakan suatu keharaman, yakni pelaksanaan terhadap hukum atau peraturan perundangan sekular yang bertentangan dengan syariah Islam oleh presiden/wakil presiden yang dilantik tersebut. Larangan ini berdasarkan pada kaidah syariah yang menyatakan:

اَلْوَسِيْلَةُ اِلَى اْلحَرَامِ حَرَامٌ

“Wasilah (perantaraan) yang pasti menghantarkan pada perbuatan haram adalah haram.”

Adapun wakalah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap Pemeintah adalah boleh selama tujuannya untuk amar makruf dan nahi mungkar. Wakalah semacam ini adalah wakalah untuk melaksanakan perkara yang dibenarkan oleh syari’at. Namun demikian, hal ini harus memenuhi syarat-syarat syar’i, yaitu:

1. Harus menjadi calon dari partai Islam, bukan partai secular. Serta dalam proses pemilihannya tidak boleh menempuh cara-cara haram seperti penipuab, pemalsuan dan penyuapan, serta bersekutu (koalisi) dengan orang-orang sekular.

2. Harus menyuarakan secara terbuka tujuan dari pencalonan tersebut, yaitu untuk menegakkan syari’ah Islam, melawan dominasi asing dan membebaskan negeri ini dari pengaruh asing.

3. Dalam kampanye harus menyampaikan ide-ide dan program-program yang bersumber dari ajaran Islam.

4. Harus konsisten (istiqomah) melaksanakan poin-poin di atas.

Sedangkan terkait dengan Pemilu presiden berbeda dengan pemilu Legislatif. Pemilu presiden masuk dalam kategori akad pengangkatan kepala negara (nashb al-ra’is) yang hukumnya terkait dengan dua hal: person (orang) dan sistem.

Terkait dengan orang, Islam menetapkan bahwa seorang kepala negara harus memenuhi syarat-syarat yang mennetukan sah tidaknya seseorang menjadi kepala negara. Yaitu: (1) Muslim; (2) Balig; (3) Berakal; (4) Laki-laki; (5) Merdeka; (6) Adil/tidak fasik; (7) Mampu mengemban Tuga dan tanggungjawabnya sebagai kepala negara. Tidak terpenuhi salah satu saja dari syarat-syarat di atas, membuat pengangkatan seseorang menjadi kepala negara menjadi tidak sah.

Adapun tentang sistem, maka harus ditegaskan siapapun yang terpilih menjadi kepala negara wajib menerapkan sistem Islam. Ini adalah konsekuensi dari akidah seorang kepala negara yang Muslim. Dalam Islam, tugas utama kepala negara adalah menjalankan syari’ah Islam serta memimpin rakyat dan negaranya dngan sistem Islam. Siapa saja yang memimpin tidak dengan sistem Islam, oleh Allah SWT disebut sebagai Zalim (al-Maidah [5]: 45) dan Fasik (al-Maidah [5]: 47), bahkan secara i’tiqadi (keyakinan) menolak syariah Islam, dinyatakan sebagai Kafir (al-Maidah [5]: 44).

Demikianlah pandangan Syari’ah tentang Pemilu yang ada saat ini.

Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh kaum Muslim sesuai syari’ahnya adalah:

  1. Tidak memilih calon manapun yang tidak memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh Islam, tidak mendukung kampanyenya, dan tidak mengucapkan selamat saat ia berhasil memenangkan suara pemilihan.
  2. Berjuang secara serius untuk penerapan syariat Islam dan mengubah sistem sekular ini menjadi sistem Islam dengan menempuh thariqah dakwah Rasulullah saw melalui pergulatan pemikiran (as-shirâul fikriy) dan perjuangan politik (al-kifâh as-siyâsi). Perjuangannya itu diwujudkan dengan mendukung individu, kelompok, jamaah, dan partai politik yang nyata dan konsisten berjuang demi tegaknya sistem Islam yaitu Khilafah dan diterapkannya syariat Islam
  3. Secara sendiri-sendiri atau bersama melakukan kritik dan koreksi terhadap para penguasa atas setiap aktivitas dan kebijakan mereka yang bertentangan dengan Islam.

Akhirnya semua berpulang kepada umat Islam, apakah akan membiarkan negeri ini terus dipimpin oleh penguasa zalim dengan sistem sekuler dan mengabaikan syariah Islam yang menyebabkan negeri terpuruk. Ataukah memilih pemimpin yang amanah dan menegakkan syariah Islam sehingga kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan benar-benar akan terwujud.

وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ I بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ I وَعْدَ اللهِ لاَ يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

Dan di hari itu bergembiralah orang-orang beriman karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang (sebagai) janji yang sebenar-benarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janji-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS. ar-Ruum [30]: 4-6)

Wallahu’alam bi Ash Showwab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s