Hukum Memfotocopy Buku-Buku Kuliah

Assalamu’alaikum wr.wb

Ust. Bagaimana hukumnya memfotocopy buku-buku teks kuliah yang terdapat tulisan:

“Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau keseluruhan isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.”

Tulisan seperti itu banyak terdapat di buku-buku yang dijual saat ini? Bolehkah kita memfotocopynya untuk kebutuhan kita sendiri? Terimakasih Ustadz.

19 Dzulqa’idah 1429H

Jarot

Yogyakarta

Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabaraktuh

Untuk menjawab pertanyaan ini, kami akan melakukan pembahasan lebih luas agar siapapun yang memiliki persoalan yang serupa tentang perkaranya akan dapat menggunakan pembahasan dari jawaban kami. Persoalan ini sebenarnya sangat terkait dengan dua perkara yang penting. Pertama, hukum-hukum tentang hak cipta dan hak intelektual dalam Islam. Kedua, hukum-hukum Islam tentang pemanfaatan keduanya.

Memahami fakta hak cipta dan hak intelektual

Menurut UU 19 tahun 2002 Pasal 1 ayat 1, 2 dan 3:

  1. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
  3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Karya cipta intelektual adalah setiap pemikiran atau pengetahuan yang diciptakan oleh seseorang, dan belum ditemukan oleh orang lain sebelumnya, termasuk pengetahuan yang dapat dimanfaatkan dalam bidang perindustrian, produksi barang dan jasa, serta teknologi.

Dari mana muncul ide tentang adanya hak cipta dan intelektual dan UU perlindungannya?

Ide mengenai hak cipta dan perlindungan atas hak cipta berasal dari ideologi kapitalisme. Sedemikian giatnya negara-negara barat dalam perlindungan hak cipta ini, sampai-sampai mereka membentuk lembaga internasional yang mengelola persoalan ini, yaitu WIPO (World Intelectual Property Organization). Lembaga ini bertugas mengontrol dan menjaga berbagai rekomendasi dan kesepakatan yang diratifikasi oleh banyak negara di dunia.

Kita masih ingat bagaimana AS memaksa negeri Cina supaya meratifikasi berbagai rekomendasi tentang hak cipta, yang memungkinkan AS memasuki perekonomian Cina. Apalagi Cina amat ngotot ingin masuk sebagai anggota WTO.

WTO sendiri pada tahun 1995, telah mengesahkan adanya perlindungan hak cipta, dan WIPO menjadi salah satu bagiannya. WTO mensyaratkan negar-negara yang ingin bergabung harus terikat dengan perlindungan  hak cipta, sementara negara-negara yang telah menjadi anggotanya diharuskan diharuskan membuat undang-undang yang mengatur perlindungan hak cipta.

Undang-undang hak cipta memberikan hak kepada individu untuk melindungi hasil ciptaannya, sembari melarang orang lain untuk memanfaatkan ciptaan tersebut kecuali dengan izinnya. Negara harus menjaga ketentuan ini dan menjatuhkan sanksi kepada setiap orang yang melanggarnya. Undang-undang tersebut juga mencakup undang-undang perlindungan bagi perusahaan-perusahaan pemegang hak paten. Jadi, kalau ada perusahaan di AS, misalnya, telah mematenkan pembuatan tempe, sedangkan terdapat perusahaan di Indonesia ingin membuat, menjual, serta memperdagangkan termasuk mengekspor tempe ke luar negeri, maka perusahaan ini harus meminta izin dan mengganti kompensasi terhadap perusahaan AS tersebut dengan membayar sejumlah uang sebagai royalti. Jika tidak, perusahaan tersebut dianggap telah melakukan pembajakan intelektual, yang pelakunya (termasuk negaranya) dikenakan sanksi amat berat.

Dari perundang-undangan perlindungan hak cipta dan hak intelektual tersebut maka:

  1. Siapa pun tidak boleh mengajarkan atau mempelajari pengetahuan tersebut kecuali atas izin pemegang paten atau ahli warisnya.
  2. Apabila seseorang membeli buku, jurnal, kaset, CD, yang mengandung pemikiran baru, maka ia hanya berhak memanfaatkan sebatas apa yang dibelinya saja, dalam batas-batas tertentu, seperti membaca atau mendengarkan saja.
  3. Dilarang untuk untuk memanfaatkan dalam perkara-perkara lain, seperti mencetak atau menyalinnya untuk diperjualbelikan atau disewakan.

Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan hak cipta maupun hak intelektual adalah terkait dengan permasalahan hak milik individu atau masalah kepemilikan individu.

Bagaimana hukum Islam tentang kepemilikan individu (private property) mengenai barang-barang (benda) maupun pemikiran-pemikiran?

Kepemilikan Individu dalam Islam

Segala sesuatu diseluruh alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Dan Allah lah pemilik seluruh harta kekayaan, sebagaimana firman-Nya:

“Dan berikanlah kepada mereka, harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.” (an Nur: 33)

Manusia dapat menjadi pemilik harta ‘sementara’ jika Allah telah memberikan izin kepadanya untuk memiliki sesuatu harta dengan tata cara khusus yang telah disyariatkan dalam Islam.

Kepemilikan secara umum di dalam Islam adalah izin Syari’ (Allah) untuk memanfaatkan barang-barang di alam semesta ini. Sedangkan kepemilikan individu terkait dengan hukum syariat yang mengatur barang atau jasa yang di sandarkan kepada individu; yang memugkinkan barang atau jasa tersebut untuk dimanfaatkan dan mengambil kompensasi (harga) darinya. Kepemilikan individu dalam Islam ditetapkan berdasarkan hukum syariat atas kepemilikan tersebut dan sebab-sebabnya. Oleh karena itu, hak untuk memiliki sesuatu tidak muncul dari sesuatu itu sendiri atau manfaatnya, tetapi muncul dari izin Syari’ untuk memilikinya; berdasarkan salah satu sebab kepemilikan yang disyahkan oleh syariat seperti jual beli, bekerja, hadiah, waris, wasiat, dan lain-lain (An Nabhani, Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, 1990).

Islam telah memberikan kekuasaan kepada individu atas apa yang dimilikinya, yang memungkinkannya untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat. Islam juga telah mewajibkan negara agar memberikan perlindungan atas kepemilikan individu dan menjatuhkan sanksi bagi setiap orang yang melanggar kepemilikan orang lain.

Jenis Kepemilikan Fikiriyyah (Pemikiran) Individu

Kepemilikan yang berhubungan dengan fikriyyah (pemikiran) baru mencakup dua jenis kepemilikan individu. Pertama, sesuatu yang terindera dan teraba, seperti merek dagang dan buku. Kedua, sesuatu yang terindera tetapi tidak teraba, seperti pandangan ilmiah dan pemikiran jenius yang tersimpan dalam otak seorang pakar.

Untuk jenis pertama, seperti merek dagang yang mubah, seorang individu boleh memilikinya sekaligus memanfaatkannya dengan cara mengusahakannya atau menjualbelikannya. Negara wajib menjaga hak individu tersebut sehingga memungkinkan baginya untuk mengelola dan mencegah orang lain untuk melanggar hak-haknya. Karena merek dagang memiliki nilai material yang keberadaan merupakan salah bentuk perniagaan yang diperbolehkan secara syar’i. Hal ini tidak mencakup merek-merek dagang yang sudah tidak digunakan lagi. Seseorang boleh menjual merek dagangnya, jika ia telah menjualnya kepada orang lain maka manfaat dan pengelolaannya berpindah kepada pemilik baru.

Kepemilikan pemikiran individu jenis kedua, seperti pandangan ilmiah atau pemikiran briliant, yang belum ditulis pemiliknya dalam kertas, atau belum direkamnya dalam disket, atau pita kaset, maka semua itu adalah milik individu bagi pemiliknya. Ia boleh menjual atau mengajarkannya kepada orang lain, jika hasil pemikirannya tersebut memiliki nilai menurut pandangan Islam. Bila hal ini dilakukan, maka orang yang mendapatkannya dengan sebab-sebab syar’iy boleh mengelolanya tanpa terikat dengan pemilik pertama, sesuai dengan hukum-hukum Islam. Hukum ini juga berlaku bagi semua orang yang membeli buku, disket, atau pita kaset yang mengandung materi pemikiran, baik pemikiran ilmiah ataupun sastra. Demikian pula, ia berhak untuk membaca dan memanfaatkan informasi-informasi yang ada di dalamnya. Ia juga berhak mengelolanya, baik dengan cara menyalin, menjual atau menghadiahkannya, akan tetapi ia tidak boleh mengatasnamakan (me-nasab-kan) penemuan tersebut pada selain pemiliknya. Sebab, pengatasnamaan (pe-nisbah-an) kepada selain pemiliknya adalah kedustaan dan penipuan, di mana keduanya diharamkan secara syar’iy. Oleh karena itu, hak perlindungan atas kepemilikan fikriyyah (pemikiran) merupakan hak yang bersifat maknawi, yang hak pengatasnamaannya dimiliki oleh pemiliknya. Orang lain boleh memanfaatkannya tanpa seijin dari pemiliknya, namun harus jujur untuk menyebutkan perolehan ilmu tersebut dari pemiliknya (reference). Jadi, hak maknawi ini hakekatnya digunakan untuk meraih nilai akhlaq.

Adapun, syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum-hukum positif, yang membolehkan pengarang buku, atau pencipta program, atau para penemu untuk menetapkan syarat-syarat tertentu atas nama perlindungan hak cipta, seperti halnya hak cetak dan proteksi penemuan (patent), merupakan syarat-syarat bathil (tidak syar’iy), dan kaum muslimin wajib untuk meninggalkan syarat-syarat tersebut. Sebab, berdasarkan akad jual-beli dalam Islam, seperti halnya hak kepemilikan yang diberikan kepada pembeli, pembeli juga diberi hak untuk mengelola apa yang ia miliki (yang telah ia beli). Setiap syarat yang bertentangan dengan akad (syar’iy) hukumnya haram untuk dibuat, walaupun pembelinya rela meski dengan seratus syarat. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari’Aisyah r.ah.:

“Barirah mendatangi seorang perempuan, yaitu seorang mukatab yang akan dibebaskan oleh tuannya jika membayar 9 awaq (1 awaq = 12 dirham = 28 gr). Kemudian Barirah berkata kepadanya, “Jika tuanmu bersedia, aku akan membayar untuk mereka jumlahnya, maka loyalitasmu akan menjadi milikku.” Mukatab tersebut lalu mendatangi tuannya, dan menceritakan hal itu kepada mereka. Kemudian mereka menolak dan mensyaratkan agar loyalitas (budak tersebut) tetap menjadi milik mereka. Hal itu kemudian diceritakan ‘Aisyah kepada Nabi saw. Rasulullah saw. bersabda: “Lakukanlah.” Kemudian Barirah melaksanakan perintah tersebut dan Rasulullah saw. berdiri, lalu berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau segera memuji Allah dan menyanjung nama-Nya. Selanjutnya, beliau bersabda, “Tidak akan dipedulikan seseorang yang mensyaratkan suatu syarat yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Kitabullah.” Kemudian, beliau bersabda lagi, “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka syarat tersebut adalah bathil. Kitabullah lebih berhak, dan syaratnya (yang tercantum dalam Kitabullah) bersifat mengikat. Loyalitas dimiliki oleh orang yang membebaskan.”

“Kaum muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (HR. al-Tirmidzi)

Dengan demikian, tidak pernah dikenal di dalam Islam adanya istilah hak cetak, menyalin, atau proteksi atas suatu penemuan. Setiap individu berhak atas hal itu (memanfaatkan produk-produk intelektual). Pemikir, ilmuwan, atau penemu suatu program, mereka berhak memiliki pengetahuannya selama pengetahuan tersebut adalah miliknya dan tidak diajarkan atau dijual kepada orang lain. Namun, setelah mereka memberikan ilmunya kepada orang lain dengan cara mengajarkan, menjualnya, atau dengan cara lain, maka ilmunya tidak menjadi miliknya lagi. Dalam hal ini, kepemilikinnya telah hilang (berpindah tangan) dengan diajarkan atau dijualnya ilmu tersebut, sehingga mereka tidak memiliki hak untuk melarang orang lain dalam memanfaatkannya; yaitu setelah ilmu tersebut telah berpindah kepada orang lain dengan sebab-sebab syar’iy, seperti dengan jual-beli atau yang lainnya.

Bagaimana Seharusnya?

Seharusnya ideologi yang menjadi dasar hak cipta dan hak intelektual tersebut dihapuskan dalam pemikiran kaum muslimin dan kembali kepada Islam sebagai mabda (pandangan hidup) yang haq dalm mengatur seluruh kehidupannya.

Apresiasi yang sepatutnya dilakukan untuk mereka yang sangat berjasa bagi peradaban, mutlak harus berasal dari Negara sebagai penjamin kesejahteraan masyarakatnya. Negara wajib memberikan penghargaan tinggi, baik berupa moral maupun material. Hal ini telah dilakukan Islam melalui para khalifah (pemimpin kaum muslimin) dahulu dengan memberikan imbalan emas seberat buku yang ditulisnya. Kita tahu, saat itu sebuah buku tidak ditulis di atas kertas tipis seperti sekarang, tapi bisa di daun lontar, kulit atau yang lain. Jika kitab yang ditulis oleh seorang ‘ulama (mujtahid) beratnya 10 Kg (timbang saja misalnya berjilid-jilid Tafsir Ibnu Katsir atau kitab hadits Imam al-Bukhari), maka penghargaan negara atasnya adalah  2.353 dinar atau setara dengan Rp. 1,5 milyar (1 dinar=4,25 gram emas, misal 1 gram emas Rp150.000,-). Ini adalah wujud perhatian Islam yang besar terhadap masalah pendidikan dan pemikiran.

Rasulullah SAW, pernah menetapkan tebusan tawanan perang Badar berupa mengajarkan baca-tulis kepada sepuluh orang penduduk Madinah. Khalifah Umar bin Khatthab memberikan gaji pada tiga orang guru yang mengajar al-Qur’an anak-anak (guru TPA) di kota Madinah masing-masing sebesar 15 dinar (dengan konversi dinar yang sama dengan diatas, maka gaji seorang guru TPA di jaman Khalifah Umar adalah Rp. 9.562.500,-), bandingkan dengan gaji seorang guru besar (Profesor) di Indonesia, yang kurang lebih hanya Rp. 2.600.000,- dengan pengabdian 33 tahun. Sungguh ironi.

Lebih ironi lagi, peradaban kapitalisme ini lebih menghargai para perusak peradaban dibandingkan para pembangun peradaban. Bayaran untuk seorang penari atau penyanyi yang belenggak-lenggok di atas panggung lebih mereka hargai bermilyar-milyar, sedangkan gaji seorang guru SD sebulan bahkan tak cukup untuk makan diri mereka sendiri. Naudzubillah. Lalu masihkah kaum muslimin menginginkan ide-ide kapitalisme ini untuk merek amalkan?!

Kesimpulan

Hak cipta dan hak intelektual bukanlah peradaban Islam dan diharamkan untuk diambil oleh kaum muslimin. Mereka yang menjual hasil pemikirannya menggunakan syarat-syarat hak cipta dan intelektual adalah haram dan hasil penjualannya juga haram karena melanggar syari’at Islam dalam hak kepemilikan dan sebab-sebabnya.

Hukum memfotocopy buku-buku kuliah atau buku-buku lainnya yang telah dipindah tangankan (dijual, dihadiahkan atau sebab-sebab yang lain) adalah halal (mubah) dan merupakan amal jariyah jika disebar luaskan demi kepentingan masyarakat.

Wallahu’alam

Al faqir Ilallah

Fauzan al-Banjari

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1429 H

2 thoughts on “Hukum Memfotocopy Buku-Buku Kuliah

  1. Assalamu’alaikum wr. wb

    terima kasih banyak ya kak atas tulisan dan gambarnya serta datanya , saya minta tulisan dan gambar, serta datanya ya kak.

    Assalamu’alaikum wr. wb

  2. Hak cipta. dan menghargai?

    bagaimana jika buku itu masih ada dan diperjualkan, apakah kita boleh memfotocopy buku itu bersama sampulnya.

    lalu untuk apa adanya percetakan yg penghasilannya dari penjualan buku. lalu rasa saling menghargai akan terkubur,

    jika seseorang tidak lagi menghargai karya orang lain dengan cara men fotocopy.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s