GOLPUT DALAM TIMBANGAN SYARI’AT

Menjelang Pemilu 2009 ini kita mendengar tentang wacana adanya fatwa untuk mengharamkan golput (tidak menggunakan hak pilih). Wacana ini dihembuskan oleh salah seorang tokoh nasional dan kader dari partai yang mengatasnamakan dirinya Islam dan mengaku berasaskan Islam. Bahkan beliau mengusulkan agar MUI turut serta untuk mengeluarkan fatwa tersebut. Respon MUI sampai sejauh ini tidak akan membicarakan hal tersebut di majelis fatwa mereka.

Pro dan kontra terjadi di masyarakat bahkan juga di partai-partai politik, beberapa partai menolaknya, Gus Dur bahkan tidak menggubrisnya. Golput yang dibicarakan di sini adalah tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon-calon yang diusung oleh berbagai partai untuk menjadi anggota DPR RI, DPR-D dan kandidat Presiden serta wakilnya.

Hukum asal tentang pemilihan wakil atau kandidat pemimpin di dalam Islam adalah mubah. Ini dapat kita lihat berdasarkan af’al dan perintah Rasul kepada para sahabat dan juga ijma’ shahabat. Rasul misalnya mendiamkan perwakilan dari kaum anshar Madinah yang mendatangi beliau saat bai’at Aqobah Kedua. Beliau juga memerintahkan agar suatu kaum memilih pemimpin mereka. Selain itu juga di zaman Umar bin al-Khattab, beliau memerintahkan masyarakat untuk melalukan pemilihan terhadap beberapa calon khalifah pengganti beliau. Ini semua menunjukkan kebolehan adanya aqad wakalah (perwakilan).

Wakalah dalam Islam.

Wakâlah secara syar‘î diartikan sebagai pendelegasian seseorang akan urusannya kepada orang lain dalam perkara yang menerima (boleh ada) perwakilan.

[1] Dengan demikian, wakâlah merupakan salah satu bentuk muamalat yang terjadi sebagai kesepakatan antara dua pihak (muwakkil dan wakîl) agar si wakil melaksanakan atau menyempurnakan urusan yang diwakilkan kepadanya di antara perkara-perkara yang bisa diwakilkan.

Sebagai salah satu bentuk akad,  wakâlah, agar absah, harus memenuhi rukun-rukunnya. Rukun wakâlah adalah:

(1)     Ijab-Qabul dan Shighat at-Tawkîl. Akad wakâlah sempurna jika terjadi ijab dan qabul dari pihak yang berakad.  Antara pernyataan ijab dan qabul harus ada kesesuaian dan terjadi dalam satu majelis akad.  Dalam kesepakatan wakâlah ini juga termaktub shighât tawkîl yang menjelaskan bentuk perwakilan yang disepakati yaitu ketentuan-ketentuan perwakilannya menyangkut apa yang diwakilkan, waktu, batasan-batasan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi, dsb.

(2)     Muwakkil. Muwakkil adalah orang yang mewakilkan. Muwakkil harus memenuhi syarat-syarat orang yang sah melangsungkan suatu akad muamalat. Seseorang tidak boleh mewakilkan kecuali orang yang  memiliki[2] (hak atau wewenang) atau mampu[3] mengelola apa yang diwakilkan.  Jika tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak boleh (absah) mewakilkan kepada orang lain. Jadi, muwakkil haruslah pemilik hak atau wewenang atas sesuatu atau urusan dan perkara yang diwakalahkan.

(3)     Wakîl. Seorang wakil haruslah orang yang sah melakukan akad muamalat, yaitu orang yang akil dan balig serta yang memiliki (hak) melangsungkan atau mengelola sesuatu, urusan, atau perkara semisal dengan yang diwakilkan itu untuk dirinya sendiri.  Jika seseorang tidak memiliki hak tersebut maka ia juga tidak boleh menjadi wakil bagi yang lain dalam urusan atau perkara tersebut.  Misal, orang non-Muslim tidak memiliki hak untuk ikut serta dalam memilih khalifah sehingga ia tidak boleh menjadi wakil untuk urusan yang sama.

(4)     Perkara yang diwakilkan. Perkara yang diwakilkan haruslah perkara yang boleh secara syar‘î, bukan perkara yang haram. Imam al-Ghazali menyatakan bahwa perkara yang diwakilkan harus memenuhi tiga syarat, yaitu: (a) perkara tersebut bisa menerima perwakilan atau bisa diwakilkan; (b) perkara tersebut menjadi milik muwakkil; (3) perkaranya harus ditetapkan jenisnya. yakni macam perkara atau aktivitasnya. dan ma‘lûm (diketahui) baik oleh muwakkil maupun oleh wakil.[4]

Suatu akad wakâlah, apabila telah memenuhi empat rukun beserta syarat-syaratnya, sejak disepakati, akad tersebut mengikat kedua belah pihak.  Berhentinya akad wakâlah ini bisa terjadi karena beberapa hal  di antaranya: (1) Salah satu pihak meninggal dunia. (2) Telah berakhirnya atau telah sempurnanya aktivitas atau urusan yang diwakilkan. (3) jika muwakkil memberhentikan wakilnya. Hal ini bisa terjadi dalam kondisi apapun sekalipun tanpa adanya kesalahan dari wakil. (4) Wakil memberhentikan dirinya sendiri. (5) perkara yang diwakilkan telah keluar dari kepemilikan atau wewenang muwakkil.[5]

Wakâlah diperbolehkan untuk semua  akad. Artinya, semua urusan yang bisa dimasuki perwakilan dalam pelaksanaannya boleh diwakilkan. Jika tidak, yakni harus dilaksanakan sendiri seperti shalat, puasa, maka perkara tersebut tidak bisa diwakilkan. Dengan begitu luasnya lapangan wakâlah, maka kita menjumpai para fukaha telah membahas masalah ini dalam banyak perkara secara detil.

Pada masa sekarang kita mengenal istilah wakil rakyat atau wakil umat yang dipilih melalui Pemilu dan duduk dalam majelis perwakilan. Realitas ini baru dikenal oleh umat Islam pada masa belakangan, yaitu setelah di negeri-negeri Islam diterapkan sistem demokrasi kapitalis. Oleh karena itu, kita belum menjumpai pembahasan tentang masalah tersebut oleh para fukaha terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Jika kita meneliti realitas wakil rakyat dan Pemilu, maka realitasnya merupakan akad wakâlah antara rakyat sebagai muwakkil dan orang-orang yang dipilih melalui Pemilu sebagai wakîl; Pemilu itu sendiri merupakan pelaksanaan akad wakâlah.

Menimbang Fatwa Golput. Haram atau Wajib?

Memilih atau tidak memilih wakil dalam pandangan seorang muslim seharusnya disandarkan pada hukum syara’ tentang aqad wakalah tersebut dan bukan berdasarkan asas manfaat.

Terkait dengan persoalan pemilu saat ini, kaum muslim harus memperhatikan rukun-rukun tentang aqad wakalah tersebut. Salah satu yang terpenting dan harus mendapat perhatian yang serius adalah tentang jenis perkara (aktivitas) yang diwakilkan.

Dalam sistem perwakilan saat ini di Indonesia, wakil (Anggota DPR) yang akan dipilih tersebut akan melakukan pekerjaan melegislasi (membuat UU) dan melaksanakan (presiden dan wakilnya) UU yang haram tersebut. (lihat tulisan tentang ikut pemilu bolehkah, dan hukum syara’ tentang pemilu di Indonesia). Sehingga syarat absah-nya wakalah dalam pemilu di Indonesia tidak dapat terpenuhi, karena perkara yang diwakalahkan dalam pemilu tersebut merupakan perkara yang diharamkan secara jelas.

Menggunakan hak pilih untuk memilih wakil yang melakukan perkara yang haram adalah haram, karena kita telah menjadi wasilah keharaman dan tolong menolong dalam perbuatan dosa . Dengan kata lain seorang muslim diwajibkan untuk tidak (dilarang) memilih para wakil yang mengerjakan perkara-perkara yang haram.

Keberadaan pemimpin bagi seluruh kaum muslim adalah suatu kewajiban, namun pemimpin yang harus diadakan tersebut haruslah pemimpin yang melaksanakan Islam secara kaaffah dan taat kepada Allah serta Rasul-Nya yaitu pemimpin yang menerapkan syari’at Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Selain dari itu, maka tidak boleh menjadikannya pemimpin, dan wajib untuk mengusahakan adanya kepemimpinan yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut. Sedangkan, melalui sistem Pemilu di Indonesia hal itu tidak mungkin dapat dilakukan.

Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah dengan dakwah politis sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ketika beliau hendak menegakkan daulah Islam di Madinah.

Wallahu’alam

Fauzan al-Banjari

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1429H


[1] Sayid al-Bakri bin Sayid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, Abu Bakr, I‘ânah ath-Thâlibîn, Dar al-Fikr, Beirut.

[2] Asy-Syirazi, al-Muhadzdzab, juz 1, hlm. 249, Dar al-Fikr, Beirut.

[3] Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid, al-Wasîth juz 3, hlm. 281, Dar as-Salâm, Kairo.

[4] Ibid., juz 3, hlm. 275-279.

[5] Sayid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, juz 3, hlm. 161, Dar ats-Tsaqafah al-Islamiyyah.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s