Bolehkah Menikah Dengan Seorang Hakim?

Pertanyaan:

Assalamu’alaikum wa rahmatullhi wabarakatuh?

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua. Ust. Ana dalam keadaan yang sangat bingung saat ini. Ana diminta oleh orang tua untuk menikah dengan calon yang dipilih oleh ortu. Persoalannya menjadi kompleks ketika ana tahu bahwa calon yang diajukan ortu ana bekerja sebagai hakim. Ana ingin berbakti kepada kedua orang tua dengan menuruti kemauan mereka, meski ana tidak/belum mencintai calon dari ortu itu. Namun di sisi yang lain, dan ini yang paling mengganjal adalah ana pernah diberitahu bahwa pekerjaan seorang hakim adalah pekerjaan yang haram. Apakah jika menolak kemauan orang dalam perkara ini termasuk durhaka? Karena Ana tentu saja tidak ingin makan dari sesuatu yang haram. Mohon penjelasan Ust. Fauzan Al Banjari dalam persoalan ini. Ana mohon untuk segera mendapatkan jawabannya karena pernikahan ana sebentar lagi. Jazakallah khaira jaza.

2 Ramadhan 1429H

Nisa

Jawa Barat

Jawab:

Wa’alaykum salam warahmatullahi wabaraktuh…

Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kita dengan hidayah iman dan Islam. Ukhti Nisa semoga Allah memberikan kepada anti ketabahan, kesabaran dan kekuatan iman. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membebani seseorang kecuali orang tersebut mampu untuk menanggungnya. ”Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya.” (al Baqarah 286).

Ukhti yang dirahmati Allah. Dalam persoalan yang anti hadapi sesungguhnya ada tiga hal yang menjadi inti permasalahan dan harus diselesaikan sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Sunnah sebagai konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. ”Dan sesungguhnya demi Tuhanmu, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai pemutus (hakim) dari apa yang mereka persoalkan” (an Nisa: 65)

Persoalan Pertama, boleh tidaknya pekerjaan seorang hakim?.

Kedua, Apakah boleh menerima nafkah dari pekerjaan suami yang haram?

Ketiga, Apakah penolakan (tidak mau menikah) dengan calon yang dipilihkan orang tua adalah suatu kedurhakaan?

Pertama dan Kedua, status pekerjaan hakim dan menafkahi dengan upah pekerjaan tersebut

Bekerja di dalam Islam adalah kewajiban bagi laki-laki yang sudah baligh. Apalagi bagi mereka yang sudah menjadi suami, maka mereka memiliki kewajiban tambahan, yaitu menafkahi isteri dan keluarganya. Islam telah menetapkan kepada kita untuk mencari penghidupan (nafkah) dengan jalan yang halal (seusai dengan syari’at Allah) bukan dengan jalan yang batil.

Janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan jalan yang batil. (al-Baqarah [2]: 188).

Artinya, janganlah kalian mengelola dan memperoleh harta kekayaan melalui jalan yang batil, yaitu jalan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Harta yang diperoleh melalui jalan yang batil antara lain adalah harta hasil perjudian, hasil pencurian, hasil perampokan, hasil pemalakan, hasil suap, hasil korupsi, hasil penggelapan, dan sejenisnya; atau hasil dari aktivitas ekonomi/perdagangan yang di dalamnya mengandung unsur penipuan, gharar, dan ketidak jelasan (majhul). Sebab, semua perolehan itu di haramkan syariat. Contoh yang lain adalah harta yang diperoleh dengan cara yang diharamkan, baik itu melalui pekerjaan yang diupah misalnya menari sebagai penari latar dengan cara vulgar di depan umum, berjoget dan bernyanyi; sebagai model perempuan yang berlenggang-lenggok di cat walk dan disaksikan kaum lelaki; sebagai aktor/artis film-film yang mengumbar syahwat; demikian pula para perempuan pendamping tamu di bar, kafe, atau tempat biliar, dan sejenisnya. Semua itu adalah contoh perbuatan-perbuatan yang hasil upahnya diharamkan, karena tindakan atau transaksi yang dilakukannya tidak dibenarkan secara syar‘î.

Jika banyak orang berdalih bahwa aktivitas perolehan harta tersebut adalah halal, maka ia harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dari aktivitas pengelolaan dan pengembangan harta (tasharufât al-mâl) yang Islami, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih Islam; entah itu melalui jual beli (al-bay‘), pinjaman (murâbahah atau qardh), bagi hasil (syirkah), upah dari gaji (ujrah dari akad ijârah), hasil komisian (samsarah), hasil pertukaran (sharf), hasil gadai (ar-rahn), dan seterusnya.

Terkait dengan status pekerjaan seorang hakim. Harus dipahami terlebih dahulu fakta dari aktifitas seorang hakim, yaitu orang yang diberikan wewenang oleh Negara untuk memutuskan suatu perkara atau persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat pada suatu lembaga peradilan berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

Fakta dan pengertian seperti ini tidak jauh berbeda dengan fakta dan definisi hakim (qadhi) di dalam Islam. Menurut Islam hakim (qadhi) adalah orang yang diangkat oleh penguasa (khalifah/imam) untuk memutuskan perkara diantara manusia berdasarkan dengan apa yang diturunkan oleh Allah SWT. Hakim adalah orang yang bekerja di lembaga peradilan (al Qadha’). Lembaga peradilan adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. (lihat An Nabhani, Nizham al-Hukmi fi al-Islam, bab Al Qadha’).

Jadi seorang hakim dipekerjakan berdasarkan kemampuannya untuk memutuskan perkara berdasarkan suatu perundang-undangan tertentu. Yang dikontrak pada hakim adalah jasanya berupa kemampuannya untuk menelaah perkara dan memutuskannya berdasarkan hukum-hukum tertentu. Yang membedakan hakim yang ada saat ini dengan hakim dizaman Rasul, para sahabat dan pemerintahan Islam adalah pada hukum undang-undang yang digunakan sebagai landasan atau pijakan dalam memutuskan suatu perkara atau menjatuhkan suatu sangsi hukum kepada manusia.

Didalam Islam dasar yang digunakan adalah syariat Islam (al-Qur’an dan Sunnah), sedangkan dalam sistem saat ini (sekuler kapitalis) yang digunakan adalah hukum positif buatan manusia.

Mengontrak jasa seseorang untuk menjadi hakim adalah boleh jika memenuhi syarat-syarat tertentu, yang diantaranya di dalam Islam adalah ia harus tafaqahu fi ad diin (memiliki pemahaman yang mendalam di bidang agama). Di dalam Islam haram hukumnya bagi penguasa ataupun hakim (qadhi) untuk memutuskan suatu perkara ditengah-tengah masyarakat jika bertentangan atau tidak mengikuti syari’at yang Allah turunkan.

Hal ini berdasarkan nash-nash al-Qur’an dan Hadits berikut:

“Barangsiapa mencari agama selain agama islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.” (Ali Imran 85)

“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (Al Maidah 50)

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.” (Al Ahzab 36)

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Al Maidah: 44)

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Al Maidah: 45 )

“Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.” (Al Maidah: 47 )

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”. (Al Maidah: 49)

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (An-Nisa 65)

“Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah (Maksudnya: dipanggil utnuk bertahkim kepada Kitabullah) dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba sebagian dari mereka menolak untuk datang.” (An Nur: 48)

Di dalam Hadits disebutkan:

Dari Buraidah r.a. beliau berkata: “Rasulullah SAW. bersabda: Hakim-hakim itu ada tiga macam; Dua macam akan masuk neraka dan semacam akan masuk surga. Seorang (hakim) yang mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu maka dia akan masuk surga. Seseorang (hakim) yang mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak memutuskan berdasarkan kebenaran itu, dan dia curang dalam putusannya, maka dia akan masuk neraka. Seorang hakim yang tidak mengetahui kebenaran, lalu dia memutuskan kemenangan berdasarkan kebodohannya itu, maka dia akan masuk neraka (HR. Abu Daud, At Tirmidzi, An Nasa’i dan Ibnu Majah dan di nilai shahih oleh Al-Hakim)

Dalam hadits tersebut terkandung dengan peringatan keras (ancaman) terhadap orang yang memutuskan perkara berdasarkan kebodohan atau bertentangan dengan kebenaran, padahal dia mengetahuinya. Dalam hadits tersebut ditegaskan bahwa orang yang selamat aníllala hakim yang memutuskan perkara berdasarkan kebenaran, dan mengetahui kebenaran itu. Sedang dua yang lainnya akan masuk dalam neraka. (ash Shan’ani, Subulus Salam, Jilid 4, hal 489).

Menjadi hakim di masa sekarang, dimana undang-undang dan peraturan yang digunakan untuk memutuskan perkara ditengah-tengah masyarakat bukan berasal syari’at Islam adalah haram dan yang melakukannya di ancam dengan azab neraka.

Hasil ijaroh (upah) dari pekerjaan yang haram maka memanfaatkan dan menggunakannya juga haram karena aktivitas yang di aqadkan tersebut tidak dibenarkan oleh syari’at. Yaitu aktivitas menghukumi sesama manusia dengan hukum yang bukan dari apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Oleh karena itulah pekerjaan menjadi hakim adalah haram. Bahkan ancaman yang keras jika mereka tidak memutuskan sesuai kebenaran (Islam), maka mereka telah ditetapkan masuk kedalam neraka. Naudzubillah. Karena aktivitas tersebut haram maka haram pula untuk mengambilnya sebagai suatu pekerjaan saat ini, sesuai dengan kaidah syara’ Maa hurrima fi’luhu hurrima thalabuhu (Apa yang diharamkan melakukannya, diharamkan pula memintanya) (Imam As-Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazha`ir fi Al-Furu’, hal. 102).

Implikasinya adalah kitapun dilarang untuk menafkahi diri sendiri, keluarga dan orang lain dengan hasil pekerjaan yang haram dilakukan tersebut. Rasulullah SAW bersabda:

”Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram maka neraka yang lebih berhak (melumatkannya)”, serta dalam lafazh yang lain disebutkan: “Tidak akan masuk surga badan yang tumbuh dari barang yang haram.” (HR. Abu Ya’la).

Beliau juga bersabda: “Setiap tubuh yang berkembang dari yang haram, maka neraka lebih utama baginya”. (HR. Ahmad).

Bahkan upah dari pekerjaan ini tidak dapat digunakan meski dengan niat kebaikan misalnya untuk sedekah, infak atau melakukan kebaikan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang mengumpukan harta dari jalan yang haram, kemudian dia menyedekahkan harta itu, maka sama sekali dia tidak akan memperoleh pahala, bahkan dosa akan menimpanya”. (HR Ibn Khuzaimah, Ibn Hibban, dan al-Hakim).

Hadits ini dengan tegas menunjukkan bahwa apa pun motivasi dan niatnya, walau untuk kebaikan, harta yang diperoleh melalui jalan yang haram kedudukannya (maupun penggunaannya) tetap haram juga!

Dengan demikian menafkahi diri sendiri atau keluarga dengan pekerjaan sebagai hakim yang memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah adalah sama saja keharamannya dengan orang yang merampok, mencuri, melacur atau pekerjaan haram lainnya.

Haramnya hasil pekerjaan ini adalah dari satu sisi. Sedangkan dari sisi yang lain adalah pada keyakinan dari si Hakim itu sendiri. Jika orang yang menjadi hakim itu meyakini (secara ‘itiqadiy) bahwa hukum yang dia jalankan sekarang adalah lebih baik daripada hukum-hukum Allah maka ia terkategori kafir atau menjadi murtad (lihat Al Maidah 44 dan 50, An Nisa 65). Sedangkan jika ia melakukannya karena kelemahan imannya (tidak meyakini) maka ia terkategori fasiq atau zalim (lihat Al Maidah 45, 47, dan 49).

Seorang muslimah yang taat seharusnya menjauhi untuk menikahi orang-orang yang fasiq atau zalim. Dan haram menikahi orang-orang yang terkategori murtad. Dan bagi saudaranya sesama muslim wajib untuk menasehatinya dengan argumen dan dalil yang kuat, serta tidak bermanis muka (tegas) dan menyatakan persetujuan dengan menghadiri walimahnya, mendo’akan pernikahannya sebagai wujud ketidaksetujuan dan kebenciannya akan maksyiat kepada Allah.

Tidak dapat dikatakan disini bahwa di masa sekarang, di mana pekerjaan sulit didapatkan maka ‘terpaksa’ memilih pekerjaan ini adalah karena kondisi darurat sehingga bisa digunakan kaidah bahwa “Al-dharurat tubiih al-mahzhuurat” (Kondisi darurat membolehkan yang diharamkan).

Penerepan kaidah ini jauh dari kebenaran dalam kasus ini. Kaidah ini sering dipahami secara serampangan dan sederhana, sehingga dengan alasan ‘darurat’, maka seseorang dengan mudah membolehkan yang haram. Harus dipahami bahwa, definisi darurat seperti apa yang membolehkan yang haram di dalam Islam? Syaikh Taqiyuddin an Nabhani menjelaskan bahwa darurat yang dimaksud oleh syara’ adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan/kematian. (al idhthirar al mulji’ alladzi yukhsya minhu al-halak). Jadi yang dimaksud dalam kaidah ini adalah untuk memelihara jiwa. (Taqiyuddin an Nabhani. Asy Syakhshiyah Al Islamiyah Juz III, hal. 477). Dan telah nyata bahwa pemilihan pekerjaan tidak terkategori kepada kondisi darurat yang dimaksudkan. Apalagi dengan keyakinan bahwa Allah lah Sang Pemberi rejeki bukan manusia, pekerjaan atau yang lainnya.

Juga akan sangat dipaksakan jika kemudian digunakan kaidah “Idza ta’aradha mafsadatani ru’iya a’zhamuha dhararan birtikabi akhaffihima” (Jika berkumpul dua madharat (bahaya), maka dipilih yang lebih ringan madharatnya). Kaidah yang kemudian lebih dikenal dengan kaidah: akhaffu ad-dhararayn (dua di antara kemadaratan yang lebih ringan), atau ahwan as-syarrayn (dua di antara keburukan yang lebih rendah).

Kaidah ini hanya bisa diterapkan pada seseorang yang dihadapkan kepada pilihan atas dua bahaya yang tidak sanggup lagi untuk dihindari kecuali ia mengambil salah satunya. Misalnya seseorang yang sedang sakit maag yang akut namun tetap berpuasa di bulan ramadahan, sedangkan menurut dugaan kuat oleh dokter jika ia tidak membatalkan puasa maka akan membahayakan keselamatannya. Memang, hukum berbuka puasa pada bulan ramadhan adalah haram, tetapi bertambah akutnya penyakit dan dapat mengakibakan kematian karena faktor kesengajaan adalah juga haram, bahkan lebih diharamkan dibandingkan dengan berbuka pada bulan Ramadhan. Sebab, bertambah parahnya penyakit yang dapat mengakibatkan kematian adalah lebih madharat dan lebih berbahaya atas dirinya.

Lain halnya, ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua dharar yang ada, misalnya, lokalisasi pelacuran yang jelas-jelas dharar itu dihukumi jâiz (tidak haram) dengan alasan untuk menghindari dharar yang lebih besar, yaitu berkembangnya transaksi seks liar diluar daerah lokalisasi. Ini merupakan contoh penggunaan kaidah akhaffu ad-dhararyn yang keliru. Sebab, kedua bentuk dharar tersebut merupakan pelanggaran hukum syariat yang bisa dihindari, dan tidak mengharuskan masyarakat untuk memilih salah satu di antara keduanya. Dimana daerah pelacuran harus dihilangkan dan pelacuran di hukum oleh negara sebagai zina sehingga tidak ada lagi yang melakukannya.

Dalam menerapkan kaidah ini perlu diperhatikan tiga perkara berikut:

  1. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama -sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing tidak bisa dihindari (baik dengan meninggalkan perintah ataupun melaksanakan larangan)- maka yang harus dipilih adalah mana di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Di sinilah, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut berlaku.
  2. Jika masing-masing dharar tersebut kedudukannya sama -sama-sama berbahaya dan membahayakan, sedangkan masing-masing bisa dihindari (baik dengan melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan)- maka tidak diperbolehkan memilih mana di antara kedua dharar tersebut yang paling ringan. Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak berlaku.
  3. Ketika seseorang tidak dalam konteks untuk memilih salah satu di antara kedua dharar tersebut, maka dalam konteks seperti ini juga tidak ada pilihan; mana di antara keduanya yang paling ringan dharar-nya. Dalam hal ini, kaidah akhaffu ad-dhararayn tersebut jelas tidak bisa dipergunakan.

Masih banyak pekerjaan halal lain yang bisa dilakukan oleh seseorang selain menjadi hakim, anggota DPR (yang membuat hukum selain hukum Allah), pegawai BANK yang menjalankan riba atau pekerjaan haram lainnya.

Dengan penjelasan kami di atas maka dapat dipahami bahwa pekerjaan hakim, yaitu memutuskan hukum dengan selain hukum Allah (syari’at Islam) adalah haram begitupula dengan upah dari pekerjaannyapun haram untuk digunakan menfakahi diri sendiri, keluarga dan orang lain. Wallahu’alam.

Ketiga, tentang Birr Walidayn (berbakti kepada kedua orang tua)

Birr walidayn adalah kewajiban utama anak kepada kedua orang tuanya. Dan setiap anak wajib untuk memperhatikan hal ini. Bahkan begitu utamanya kewajiban ini, sampai-sampai ia harus diutamakan daripada pergi berjihad.

Hanya saja, ketaatan kepada keduanya tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Meski begitu besar kewajiban taat kepada mereka ini, tetap tidak boleh menaati keduanya dalam mengajak kepada kesyirikan dan perkara maksiat; meskipun pada saat yang sama tetap wajib bersikap baik dan lembut kepada mereka.

“Dan kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (Al-Ankabut: 8).

Cinta seorang mukmin kepada Allah dan Rasul haruslah jauh lebih tinggi di atas segala cintanya terhadap siapapun.

Allah berfirman: Katakanlah, “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.” (at-Taubah: 24)

Rasulullah bersabda: “Tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia yang lainnya.” (Mutafaq‘alaih).

Mengikuti kemauan orang tua atas pilihan calon suami dengan keridho’an si anak adalah akhlak yang baik kepada kedua orang tua. Namun, jika anak tidak ridho kepada pilihan orang tuanya maka jika ia menolak, itu bukanlah bentuk kedurhakaan. Karena orang tua dilarang untuk memaksakan kehendaknya kepada anak perempuan mereka dalam persoalan menikah.

Jika seorang wanita dilamar maka menjadi hak bagi wanita tersebut untuk menentukan menerima calon suaminya atau menolaknya, dan bukan hak salah seorang dari walinya, dan bukan hak orang-orang yang akan mengawinkannya jika hal itu dilakukan tanpa ijin dari wanita tersebut, serta tidak boleh dihalang-halangi untuk menikah.  Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda:

“Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan seorang gadis itu dimintakan ijinnya, dan ijinnya itu berupa diamnya.”

Sabda Rasulullah saw. lainnya:

“Janganlah seorang janda itu dinikahi kecuali ia memintanya, seorang gadis kecuali dengan ijinnya.”.  Sahabat bertanya: ‘Wahai Rasulullah saw. bagaimana ijinnya? Maka Nabi saw menjawab: “yaitu diamnya”

Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya ada seorang gadis yang telah datang kepada Rasulullah saw. lalu menceritakan bahwa bapaknya telah (memaksa) menikahkannya, namun ia tidak suka.  Maka Nabi saw memberikan kepada (wanita) tersebut pilihan (boleh menolak atau menuruti bapaknya).  Diriwayatkan pula dari Khunsa binti Khadam Al Anshari bahwasanya bapaknya telah (memaksa) menikahkannya sementara ia adalah seorang janda dan tidak suka dengan (calonnya), kemudian ia datang kepada Rasulullah saw lalu beliau membatalkan perkawinannya itu.

Hadits-hadits ini seluruhnya menunjukkan dengan jelas bahwa seorang wanita jika tidak dimintakan ijinnya, maka tidak sempurnalah perkawinannya. Dan apabila ia menolak pernikahannya itu atau menikah secara paksa, maka aqad perkawinan fasakh (rusak/tidak sah), kecuali jika ia berbalik pikiran atau ridha.

Bahkan jika anak memiliki calon sendiri dan calon tersebut adalah seorang shaleh maka orang tua sesungguhnya tidak memiliki alasan untuk menolak menikahkan anaknya dengan calon tersebut, jika orang tua menghalang-halangi pernikahannya maka dianggap sebagai wali ‘adhol.

Diriwayatkan dari Abi Hatim al Mazni, yang berkata bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

“Apabila kepada kalian datang (seorang laki-laki) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka kawinkanlah dia, jika hal ini tidak dilakukan maka akan muncul fitnah di atas dunia serta kerusakan yang besar.”  Mereka bertanya:  ‘Wahai Rasulullah saw., bagaimana jika hal itu ada padanya?  Beliau saw menjawab:  “Apabila kepada kalian datang (seorang laki-laki) yang kalian ridhai agama dan akhlaknya maka kawinkanlah, hal ini diulang-ulang hingga tiga kali.”

Diriwayatkan pula oleh Imam Tirmidzi dari penuturannya Abu Hurairah ra, dengan lafadz bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

“Apabila (seorang laki-laki) datang hendak melamar kepada kalian sedangkan agama dan akhlaknya kalian ridhai, maka kawinkanlah, jika hal itu tidak dilakukan akan muncul fitnah di atas dunia dan kerusakan yang besar.”

Wali ‘adhol adalah wali yang menghalangi menikahkan anaknya karena alasan yang tidak syar’i. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syariah, maka tidak dianggap sebagai alasan syar’i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar’i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali ‘adhol.  Makna ‘adhol, kata Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, adalah menghalangi seorang perempuan untuk menikahkannya padahal perempuan itu telah menuntut nikah. Perbuatan ini adalah haram dan pelakunya (wali) adalah orang fasik (Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizham Al-Ijtima’i fi Al-Islam, hal. 116). Firman Allah SWT :

“…maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah : 232).

Dalam persoalan yang dihadapi ukhti nisa, jika memang sudah ridho dengan calon yang dipilihkan orang tua maka tidak terkategori pemaksaan dari orang tua. Hanya saja masih ada persoalan yang tersisa, yaitu memahamkan kepada orang tua bahwa ketidaksetujuan ukhti adalah karena pekerjaan calon suami ukhti yang diharamkan oleh Islam, oleh karenanya nafkah yang akan diberikannyapun haram. Jika calon suami mau meniggalkan pekerjaannya dan mencari pekerjaan lain maka tidak jadi persoalan. Namun, jika ia tetap tidak mau merubah pekerjaannya maka harus menjadi pilihan bagi anti apakah akan terus melangkah kejenjang pernikahan dengan menanggung dosa yang besar dari Allah atau memutuskan untuk tidak menikah sebagai bentuk kecintaan kepada Allah, Rasul-Nya dan kedua orang tua anti. Allah berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. (QS at-Tahrim [66]: 6).

Telah jelas bahwa memakan sesuatu dari pekerjaan yang haram akan menumbuhkan daging pada tubuh yang menjadi santapan api neraka. Maka mengingatkan dan mengajak orang tua serta calon suami untuk terhindar api neraka adalah kewajiban dan bentuk cinta yang sesungguhnya kepada mereka.

Menolak untuk menikah dengan calon suami yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasul adalah kewajiban, karena bagaimana mungkin anti akan dapat menyerahkan seluruh ketaatan anti sepanjang sisa umur anti setelah pernikahan kepada suami yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Apalagi jika mereka meyakini bahwa hukum-hukum yang mereka putuskan lebih baik daripada hukum Allah maka mereka menjadi orang murtad secara tanpa keraguan. Oleh karenanya haram dinikahi, jika tetap menikahinya maka sama saja dengan menikah dengan orang kafir sehingga tidak sah pernikahannya.

Jika anti ingin memperjuangkan pernikahan demi orang tua anti, maka mintalah mahar kepada calon suami anti tersebut untukn meninggalkan pekerjaannya (maksyiat), dan mahar tersebut insyaAllah adalah mahar yang paling baik. Seperti mahar yang pernah diminta oleh Ummu Sulaim bin Mihal kepada Abu Thalhah yaitu keislaman Abu Thalhah. Jika calon suami anti benar-benar mencintai anti maka tentu ia akan ridho memberikan mahar itu tanpa ada keberatan di dalam dirinya.

Nasihat kami kepada para orang tua, mohon untuk memperhatikan tentang pernikahan putrinya dan tidak memaksakan kehendak kepada mereka. Karena ingatlah pemaksaan itu adalah perbuatan yang haram dan mendatangkan murka Allah. Serta ingatlah bahwa putri bapak ibu sekalianlah yang nantinya akan menjalani kehidupan setelah ia menikah. Tentu, sebagai orang tua, kita tidak ingin sepanjang kehidupan rumah tangga putri-putri kita terjadi ketidak bahagiaan dan jauh dari keluarga sakinah mawaddah warahmah yang dicita-citakan.

Semoga ukhti diberikan kekuatan oleh Allah SWT, dan semoga hidayah taufik dapat diperoleh di dalam keluarga kita semua karena kecenderungan kita kepada kebenaran dan kebaikan Islam.

Saksikanlah ya Allah, kami sudah sampaikan.

Wallahu’alam bish Showwab.

11 Ramadhan 1429 H

Fauzan Al Banjari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s